Selasa, 24 Oktober 2023 – 17:07 WIB

Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah didesain untuk siap menghadapi berbagai guncangan global. Antisipasi semacam itu menurutnya bahkan sudah dilakukan sejak tahun lalu, saat harga minyak dunia sempat meroket dan bertengger di atas US$100 per barel.

Baca Juga :

Sebut Kenaikan Harga Beras Masalah Global, Pemerintah Siap Salurkan Bantuan

“Jadi seperti APBN yang sudah kita tunjukkan sejak tahun 2022, ketika harga minyak di atas US$100 per barel. Saat itu pemerintah sudah memerankan APBN sebagai shock absorber,” kata Febrio dalam BNI Investor’s Daily Summit 2023, Selasa, 24 Oktober 2023.

Dia memastikan bahwa sebenarnya Kementerian Keuangan telah melihat berbagai risiko global yang mungkin terjadi, dan berpotensi memicu ketidakpastian ke depannya.

Baca Juga :

Kas APBN Rp 616 T, Jokowi: Kalau Ibu Sri Mulyani Masih Senyum, Saya Tenang

Apalagi, perang Rusia-Ukraina yang terjadi sejak tahun lalu masih berlanjut hingga saat ini dan belum tahu kapan akan berakhir. Hal itu masih ditambah lagi dengan eskalasi konflik di Timur Tengah antara Hamas-Israel yang kembali memanas baru-baru ini.



VIVA Militer: Kontak tembak tentara Israel dengan pasukan Hamas Palestina

Baca Juga :

Momen Meroketnya Impor di Indonesia hingga Produk China Membanjiri

Tak hanya itu, Febrio juga menjelaskan soal masalah hubungan dagang serta ekonomi antara Amerika Serikat dan China, yang juga berpotensi menimbulkan risiko dan persaingan yang lebih divergen ke depannya. Terlebih, kerentanan di sisi internal perekonomian AS yang masih dibayangi kenaikan suku bunga dan inflasi yang tinggi, juga bisa memengaruhi ketidakstabilan sektor eksternal perekonomian Indonesia.

Karenanya, Febrio memastikan bahwa pemerintah telah merancang APBN untuk tetap tangguh, di tengah ketidakpastian perekonomian global. Apalagi, Kemenkeu diakui Febrio juga terus berfokus mendorong daya beli masyarakat, agar menghambat laju pertumbuhan tingkat kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. 

Kemudian, lanjut Febrio, pemerintah juga fokus menjaga defisit APBN, yang berhasil ditekan dari 6,09 persen pada 2020 menjadi 2,35 persen pada 2022. Capaian tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang menetapkan batas defisit APBN perlu kembali ke bawah 3 persen per tahun 2023.

“Jadi itu semua konsolidasinya satu tahun lebih awal,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya

Kemudian, lanjut Febrio, pemerintah juga fokus menjaga defisit APBN, yang berhasil ditekan dari 6,09 persen pada 2020 menjadi 2,35 persen pada 2022. Capaian tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang menetapkan batas defisit APBN perlu kembali ke bawah 3 persen per tahun 2023.