MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88 BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO LAMBO69 LAMBO69 LAMBO69
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Search for:
  • Home/
  • Bisnis/
  • Jalankan Fungsi Pengawasan, DPR RI Minta Dilibatkan dalam Penyusunan RPP Kesehatan
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay

Jalankan Fungsi Pengawasan, DPR RI Minta Dilibatkan dalam Penyusunan RPP Kesehatan

Minggu, 3 Desember 2023 – 16:54 WIB

Jakarta – Komisi XI DPR RI menyoroti Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yang menjadi aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Kesehatan.

Baca Juga :

Pelajaran Berharga yang Didapat Indonesia dari Piala Dunia U-17

Anggota Komisi XI DPR RI, Saleh Daulay mengatakan, meskipun penyusunan RPP Kesehatan merupakan kewenangan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, namun pelibatan legislatif tetap dibutuhkan dalam fungsi pengawasan.

Hal itu agar proses dan hasilnya tidak bertentangan dengan payung hukumnya, yaitu UU Kesehatan itu sendiri.

Baca Juga :

Prabowo-Gibran Lanjutkan Program Sosial, Tambah Makan Siang dan Susu Gratis

“Dalam rapat di Komisi IX dengan Menkes pekan lalu, kita minta supaya kita juga melihat dan membaca, dan ikut terlibat dalam proses pembentukan RPP itu. Cuma itu kan kewenangannya pemerintah, paling tidak kami nanti tugasnya mengawasi,” kata Saleh kepada wartawan, dikutip Minggu, 3 Desember 2023.

Menurutnya, keterlibatan DPR sebagai pihak yang mengesahkan UU Kesehatan sangat penting. Terutama pada bagian aturan produk tembakau, agar tidak ada lagi upaya menyetarakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika di RPP Kesehatan.

Baca Juga :

Habib Rizieq Minta Pemerintah Tegas, Bubarkan Ormas Pendukung Israel

Apalagi, sebelumnya DPR juga telah menghapus pasal yang menyetarakan produk tembakau dengan narkotika dan psikotropika tersebut, di dalam draft UU Kesehatan. 

“Tapi, saya yakin bahwa pemerintah mampu secara bijaksana untuk tidak akan memasukkan pasal bermakna yang sama, yang telah dihapus di UU Kesehatan dalam RPP Kesehatan,” ujar Saleh.

“Jika nanti RPP itu bertentangan dengan rujukannya dalam UU, maka RPP-nya tidak akan berlaku. Itu sederhana saja kok. Mana boleh aturan di bawahnya bertentangan dengan acuan yang di atas,” ujarnya.

Diketahui, draft RPP Kesehatan yang beredar saat ini, disadari oleh banyak pihak seolah menyetarakan kembali produk tembakau dengan narkotika dan psikotropika.

Hal itu lantaran banyaknya rencana larangan bagi produk tembakau di aturan tersebut, yakni mulai dari larangan promosi, iklan, mempersulit produksi, hingga penjualan.

Halaman Selanjutnya

“Jika nanti RPP itu bertentangan dengan rujukannya dalam UU, maka RPP-nya tidak akan berlaku. Itu sederhana saja kok. Mana boleh aturan di bawahnya bertentangan dengan acuan yang di atas,” ujarnya.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21