MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88 BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO LAMBO69 LAMBO69 LAMBO69
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Search for:
  • Home/
  • Bisnis/
  • Pelaku Jasa Keuangan Langgar Aturan Penagihan Bakal Didenda Rp 15 Miliar
Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pelaku Jasa Keuangan Langgar Aturan Penagihan Bakal Didenda Rp 15 Miliar

Kamis, 1 Februari 2024 – 21:56 WIB

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) akan terkena denda administratif sebesar Rp 15 miliar, bila melanggar aturan penagihan. Aturan ini berlaku untuk semua PUJK yang memiliki produk kredit atau pembiayaan.

Baca Juga :

OJK soal Layanan Pinjol Danacita di ITB: Masih Sesuai, Tidak Ada yang Dilanggar

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023, tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

“Mengenai denda administratif, denda administratifnya itu Rp 15 miliar sangat gede gitu ya. Dapat kami sampaikan disini bahwa denda administratif Rp 15 miliar ini sebetulnya tidak berubah dari PUJK sebelumnya, PUJK 6 2022 ya, titik maksimalnya,” ujar Direktur Pengembangan dan Pengaturan Edukasi Perlindungan Konsumen (EPK), Rela Ginting dalam media briefing Kamis, 1 Februari 2024.

Baca Juga :

OJK Ingatkan Masyarakat Agar Tak Mudah Tergiur Tawaran Investasi Libatkan Public Figure-Pejabat

Ilustrasi pengemudi mobil dicegat dept collector.

Photo :

Instagram @banten.lawyer.club

Rela menjelaskan, untuk waktu penagihan yang diatur dalam Pasal 62 Ayat 2, yang mana tertulis bahwa penagihan hanya bisa dilakukan pada hari Senin-Sabtu. Dalam hal ini waktu penagihan pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat.

Dia menegaskan, Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) juga tidak diperkenankan melanggar ketentuan perundang-undangan, yakni menagih dengan cara melakukan kekerasan fisik.

“Ada larangan bagi PUSK dalam melakukan tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan fisik atau psikis,” jelasnya.

Baca Juga :

Tragedi Berdarah Colomadu Terkuak, Pembunuh Yudha Ditangkap saat Mau Kabur ke Kalimantan

Pria di Bogor hindari dept collector loncat dari jembatan.

Pria di Bogor hindari dept collector loncat dari jembatan.

Lebih lanjut Rela mengatakan, untuk denda yang dikenakan ini relatif lebih rendah dibandingkan, denda penyelenggaraan di bidang pasar modal yang maksimalnya sebesar Rp 25 miliar. Kemudian di penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik yang mencapai Rp 50 miliar.

“Namun demikian, pengenaan denda administratif ini tentu saja memperhatikan tingkat pelanggaran yang dilakukan Ini kita tegaskan di pasal 113 PUJK ini. Selain itu, lagi bahwa di pasal 115 itu diatur bahwa PUJK itu bisa mengajukan keberatan atas sanksi yang dikenakan oleh OJK,” imbuhnya.

Halaman Selanjutnya

“Namun demikian, pengenaan denda administratif ini tentu saja memperhatikan tingkat pelanggaran yang dilakukan Ini kita tegaskan di pasal 113 PUJK ini. Selain itu, lagi bahwa di pasal 115 itu diatur bahwa PUJK itu bisa mengajukan keberatan atas sanksi yang dikenakan oleh OJK,” imbuhnya.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21